KPK jalan di tempat, Jakpro dan Pemprov DKI tertutup soal Feasibility Study Formula E, publik cuma bisa pasrah

- Selasa, 12 Juli 2022 | 12:26 WIB
Pj Gubernur DKI jangan lanjutkan Formula E deh, bisa bisa kejebak, PSI nemu keanehan dan ada yang disembunyikan. (Instagram @fiaformulae)
Pj Gubernur DKI jangan lanjutkan Formula E deh, bisa bisa kejebak, PSI nemu keanehan dan ada yang disembunyikan. (Instagram @fiaformulae)

"Gaya KPK yang khas sudah hilang di era Firli Bahuri, KPK sudah lamban, melemah dan ada kecenderungan mudah diintervensi oleh kekuatan tertentu untuk menghambat dan/atau untuk membelokan jalannya penyelidikan demi melindungi pelaku tertentu," sebut Koordinator TPDI dan Advokat Peradi, Petrus Selestinus.

Petrus melanjutkan, pola penanganan kasus di KPK era Firli Bahuri, terutama dalam kasus Formula E, sulit untuk diprediksi proses dan percepatannya. Karena KPK era Firli Bahuri tidak satunya kata dan perbuatan, banyak janji yang diucapkan tetapi tidak dilakukan apa yang dijanjikan.

"Karena itu bisa saja nasib penanganan kasus Formula E, akan menjadi "dark number", seperti kasus korupsi Bansos terhadap sejumlah tokoh lain di luar Juliari Batubara," sambungnya.

Baca Juga: Studi kelayakan Formula E dinilai tak transparan, KPK dituntut lebih serius

Kata dia, mereka sepertinya berada dalam posisi saling menyandera untuk saling melindungi antara kelompok pelaku terduga korupsi. Dari kekuatan politik yang satu menyandera KPK minta diselamatkan tokohnya dengan alasan tokoh pelaku korupsi yang lain dari kekuatan politik lainnya juga diselamatkan KPK.

"Apalagi dengan semakin moncer nama Anies Baswedan karena elektabilitasnya, masuk dalam 3 besar Capres 2024, maka bisa saja kekuatan politik tertentu sedang melobby KPK agar Anies Baswedan tidak boleh disentuh. Karena itu sulit dipastikan apakah dugaan keterlibatan Anies Baswedan dalam dugaan korupsi Formula E akan diproses tuntas atau tidak," tukasnya.

KPK Era Firli kehilangan kedigdayaan usut Formula E, masih lebih hebat Polsek di Jakarta

Gaya KPK era Firli Bahuri hanya buying time, sekadar memberi rasa nyaman kepada Anies Baswedan dkk. Imbasnya, publik lupa atau putus asa lalu pasrah terhadap keadaan atau realita, sebagaimana kasus-kasus lainnya yang menggebu-gebu di awal namum loyo di ujung.

"Kalau dilihat dari dinamika politik di DPRD DKI yang menjalankan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran, maka nampak semangat DPRD DKI lebih agresif dari KPK meskipun proses interpelasi di DPRD DKI Jakarta dalam kasus Formula E, belum menunjukan hasil," tutur Petrus Selestinus.

Padahal, kata Petrus, kendala proses interpelasi karena tidak quorumnya jumlah peserta rapat. Padahal semangat interpelasi DPRD DKI adalah untuk membangun transparansi pengelolaan APBD DKI dalam soal Formula E, sebagai bentuk pertanggungjawaban DPRD dalam fungsi pengawasan dan fungsi anggaran APBD.

Halaman:

Editor: Cesaria Hapsari

Sumber: Sapu Lawan Koruptor

Tags

Artikel Terkait

Terkini

7 Kasus pelanggaran pelanggaran HAM di Indonesia

Sabtu, 3 Desember 2022 | 09:56 WIB

Inflasi melandai, momentum bagus jelang Nataru

Jumat, 2 Desember 2022 | 20:19 WIB