6 Tahun importir garam industri korupsi, Tim Penyidik Kejaksaan: Petani dan negara dirugikan

- Kamis, 22 September 2022 | 20:59 WIB
Pengeledahan, penyitaan, dan penyegelan garam industri terkait dugaan tindak pidana korupsi impor garam industri. (Dokumentasi pribadi Kejaksaan RI.)
Pengeledahan, penyitaan, dan penyegelan garam industri terkait dugaan tindak pidana korupsi impor garam industri. (Dokumentasi pribadi Kejaksaan RI.)

Hops.ID - Dugaan tindak pidana korupsi impor garam industri dari 2016 sampai 2022, akhirnya menemui titik terang. Tindak pidana korupsi impor garam industri ini merugikan petani garam lokal dan perekonomian negara.

Pada tahun 2018, terdapat dua puluh satu (21) perusahaan importir garam yang mendapatkan kuota izin impor garam industri senilai 3.770.346 ton atau Rp2.054.310.721.560,- (dua triliun lima puluh empat miliar tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Hal ini menyebabkan garam industri melimpah, karena tidak mempertimbangkan jumlah stok garam industri dan garam lokal.

Baca Juga: Nekat! Baru ketemu 2 kali Adul langsung lamar istri, Okky Lukman: Kayak lagi vaksin

Importir kemudian secara ilegal mengalihkan kuota dari garam industri ke garam konsumsi dengan rasio harga yang jauh lebih tinggi. Hal ini yang mengakibatkan kerugian bagi petani garam lokal dan kerugian bagi perekonomian negara.

"Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap 53 (lima puluh tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli," kata Dr. Ketut Sumedana selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung.

"Adapun kerugian negara, prosesnya masih tertunda dan saat ini dalam tahap pemeriksaan saksi," tulisnya dalam keterangan yang diterima Hops.ID pada Kamis, 22 September 2022.

Baca Juga: Mengenal daya tarik kota Demak yang dikenal dengan Makam Sunan Kalijaga sebagai tempat ikoniknya

Penggeledahan, penyegelan, dan penyitaan akan dilakukan untuk mengusut kasus dugaan korupsi penyediaan fasilitas impor garam industri dari tahun 2016 hingga 2022.

Halaman:

Editor: Alfiyah Rizzy Afdiquni

Sumber: Siaran Pers Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Transformasi ekonomi digital mesti infrastruktur dan SDM

Kamis, 29 September 2022 | 20:46 WIB

Apa itu peristiwa berdarah G30S/PKI? Ini penjelasannya

Kamis, 29 September 2022 | 19:59 WIB