Dalami kasus tabloid KBA Newspaper di Malang, Bawaslu ingatkan tak manfaatkan ruang ibadah untuk kampanye

- Kamis, 29 September 2022 | 21:00 WIB
Ilustrasi tabloid (Sumber: Pixabay: Andrys) (Andrys)
Ilustrasi tabloid (Sumber: Pixabay: Andrys) (Andrys)

Hops.ID - Ketua Bidang Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Puadi, menyampaikan bahwa laporan yang dilayangkan oleh Miartiko Gea soal kasus penyebaran tabloid KBA Newspaper di beberapa masjid di Malang oleh pendukung Anies Baswedan bakal ditindak.

Ia mengungkapkan pihaknya sudah memberikan mandat ke Bawaslu Malang untuk menelusuri penyebaran tersebut yang diduga sebagai media kampanye Anies Baswedan dalam Pemilu 2024.

"Bawaslu memutuskan untuk menjadi sebagai informasi awal untuk ditelusuri lebih lanjut. Penelusuran tersebut dilakukan oleh Bawaslu Kota Malang melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan hasilnya dilaporkan ke Bawaslu RI untuk ditindak lanjuti sesuai mekanisme yang diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu Nomor 21 tahun 2018 serta Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2018," kata Puadi dalam konferensi persnya di Jakarta, Kamis, 29 September 2022.

Baca Juga: Masyarakat Sipil Peduli Demokrasi laporkan dugaan kampanye terselubung lewat sebaran KBA Newspaper di Malang

Dalam kesempatan itu pula, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan kepada partai politik atau pihak yang turut dalam kontestasi pemilu 2024 agar patuh kepada aturan perundang-undangan dan semua aturan main di dalam pelaksanaan pemilihan umum.

"Terkait dengan dugaan pelanggaran ini, Bawaslu berkepentingan untuk menghimbau kepada seluruh pihak yang ada. Satu, mematuhi tahapan yang telah ditatapkan oleh KPU dan tidak melakukan curi star terhadap kampanye pemilihan Umum.”

Ia juga meminta supaya tak ada aktivitas apa pun yang berunsur kampanye, meski belum ada calom anggota legislatif maupun capres dan cawapresnya.

"Kedua, sekali pun belum ada partai politik calon anggota legislatif, calon presiden dan wakli presiden, maupun calon kepala daerah yang ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu tahun 2024, namun partai politik bakal calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden dan pemangku kepentingan pemilu tidak melakukan kegiatan yang menjurus aktivitas kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan oleh penyelenggara pemilu."

Hal tersebut disampaikan demi kondisi yang kondusif dan memperlancar proses Pemilu.

Halaman:

Editor: Nariyati

Sumber: Sapu Lawan Koruptor

Tags

Artikel Terkait

Terkini

7 Kasus pelanggaran pelanggaran HAM di Indonesia

Sabtu, 3 Desember 2022 | 09:56 WIB