Soal tuduhan politisasi di tubuh KPK, komunikolog: Biarkan KPK bekerja secara profesional

- Minggu, 2 Oktober 2022 | 21:14 WIB
 Publik mempersilakan KPK bekerja sesuai dengan prinsipnya. (Instagram @official.kpk)
Publik mempersilakan KPK bekerja sesuai dengan prinsipnya. (Instagram @official.kpk)

Hops.ID – Kinerja KPK dalam memberantas korupsi di negeri ini mendapat sorotan dari Komunikolog Indonesia Emrus Sihombing.

Menurutnya, KPK yang kini dipimpin oleh Firli Bahuri terus bekerja atas dasar UU. Institusi itu menurutnya tidak pernah tunduk pada kekuasaan apa pun, termasuk pengaruh dari pusat kekuasaan eksekutif, legislatif dan judikatif.

“Sejumlah bukti dapat dikemukakan bahwa KPK bekerja imparsial. Jangankan gubernur, dua menteri dari kader dua partai papan atas dan berkuasa saat ini, sudah divonis terbukti sah melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan, baru-baru ini seorang hakim agung sedang menjalani tahapan proses di KPK karena diduga kuat terlibat tindak pidana korupsi.”

Ia melanjutkan, di masa kepemimpinan Firli Bahuri, KPK tidak tendensius menarget sosok tertentu, kecuali jika memang ada bukti hukum kuat.

Baca Juga: Judul Tempo disebut terlalu tendensius, ahli hukum: Stop politisasi penegakan hukum dugaan korupsi Formula E

“Saat ini ada beberapa aktor sosial/politik berpendapat di ruang publik seolah ‘menuduh’ KPK bermanufer menjegal Anies Baswedan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Pandangan ini saya pastikan sebagai framing politik menuju Pemilu 2024. Sebab, pesan komunikasi politik yang dilontarkan aktor politik dipastikan didorong oleh kepentingan politik orang yang bersangkutan. Karena itu berpotensi menimbulkan manipulasi persepsi publik.”

Menurutnya, hal itu cenderung sangat berlebihan dan tak mendasar. Para aktor sosial/politik disebutnya mempolitisasi penegakan hukum di ruang publik.

“Oleh karena itu, wacana tersebut selain tidak melakukan pendidikan kesadaran hukum yang benar kepada masyarakat dipastikan juga berpotensi mengganggu dalam upaya kita bersama KPK memberantas korupsi di tanah air dan menjadikan hukum sebagai ‘panglima’ di Negeri kita sebagai negara demokrasi.”

Emrus Sihombing menjelaskan, mengurai dugaan keterlibatan seseorang dalam kasus korupsi sulit dan tak semudah seperti yang dituduhkan.

Halaman:

Editor: Ratih Nugraini

Sumber: Sapu Lawan Koruptor

Tags

Artikel Terkait

Terkini

7 Kasus pelanggaran pelanggaran HAM di Indonesia

Sabtu, 3 Desember 2022 | 09:56 WIB