Soal Formula E, pengamat sebut beberapa pihak yang harus bertanggungjawab untuk bersuara

- Kamis, 1 Desember 2022 | 10:01 WIB
Kasus Formula E Jakarta (Sumber: Instagram @fiaformulae)
Kasus Formula E Jakarta (Sumber: Instagram @fiaformulae)

Hops.ID – Kasus Formula E hingga kini masih terus dipersoalkan mengingat belum adanya keputusan pasti dari penegak hukum. Andre Vincent Wenas dari Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF mengungkapkan beberapa pihak yang harus tanggungjawab atas penyelenggaraan Formula E.

“Pertama tentu Gubernur bersama oknum parlemen (DPRD DKI Jakarta) periode 2014-2019 yang menyetujui penyelenggaraan event ini. Program yang tidak ada dalam RPJMD! Kok bisa disetujuinya diujung masa bakti DPRD DKI Jakarta kala itu? Ini sangat mencurigakan,” kata Andre.

Menurutnya, penting untuk memahami konstelasi politik di parlemen Jakarta pada tahun 2019 untuk mengurai kasus Formula E yang kini masih belum muncul pertanggungjawabannya.

Gubernur bersama seluruh parpol di DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 jelas mesti bertanggungjawab. Mereka adalah PDIP yang waktu itu punya 28 kursi, Gerindra 15 kursi, PKS 11 kursi, PD 10 kursi, PPP 10 kursi, Hanura 10 kursi, Golkar 9 kursi, PKB 6 kursi, Nasdem 5 kursi, dan PAN 2 kursi. Total 106 kursi,” kata dia.

Baca Juga: Tim ahli KPK soal kelanjutan kasus Formula E

Ia menyayangkan soal belum munculnya laporan pertanggungjawaban Formula E yang sudah 6 bulan berlalu. Menurutnya, hal itu tidak profesional.

“Faktanya kita simak dari media, bahwa fraksi PSI dan anggota parlemen Idris Ahmad masih mempertanyakan soal laporan pertanggungjawaban Formula-E, ini artinya sampai pada rapat paripurna DPRD per tanggal 9 November 2022 kemarin itu masih saja belum ada kejelasan. Masih gelap! Padahal itu rapat paripurna yang membahas tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Bagaimana bisa begitu? Ini kacau,” kata dia.

“Sampai sekarang (hampir di akhir November 2022) masih belum tampak transparansi pertanggungjawabannya. Bagaimana rincian  perhitungan biaya pengeluaran dan pendapatan dari penyelenggaraan Formula E. Walau Jakpro bilang ada untung sekitar Rp6 miliar, tapi apakah ini sudah memperhitungkan commitment-fee yang sebesar Rp560 miliar itu? Tidak jelas.”

Ia lantas menyinggung soal laporan Jakpro yang menurutnya masih belum jelas.

Halaman:

Editor: Anisa Widiarini

Sumber: LKSP Jakarta

Tags

Artikel Terkait

Terkini