Bawaslu diminta bertindak tegas terkait safari politik di masjid Baiturrahman Aceh, ini alasannya

- Rabu, 7 Desember 2022 | 17:53 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakhiri masa jabatannya. (Instagram @aniesbaswedan)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakhiri masa jabatannya. (Instagram @aniesbaswedan)

Hops.ID – Safari politik yang dilakukan oleh Anies Baswedan selaku capres dari Nasdem menuai kritik. Tak hanya itu, Bawaslu dan KPU juga dituntut tegas soal pihak-pihak yang diduga melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan.

Pihak Bawaslu juga kembali didatangi oleh aktivis Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi (APCD), Rabu, 7 Desember 2022.

Mereka juga mempersoalkan pemanfaatan fasilitas ibadah sebagai ruang kampanye seperti yang terjadi di Aceh.

“Alhamdulillah bukti berkas 3 rangkap sudah lengkap dan sudah kita serahkan hari ini," kata Koordinator APCD, Husni Jabal.

Baca Juga: Setelah roasting Anies Baswedan Kiky Saputri nangis histeris tak bisa tidur karena kehilangan hal ini

"Laporan ini sebagai bentuk hak warga negara yang dilindungi UU untuk berkontribusi dalam menjaga marwah jalannya Pemilu yang sehat aman dan damai," kata dia melanjutkan.

Soal safari politik di kantor Bawaslu (Sumber: APCD)

Ia menjelaskan efek yang akan terjadi jika pihak-pihak yang berwenang melakukan pembiaran. Sebab, menurutnya, hal itu tak sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 7 Tahun 2007 tentang Pemilu.

"Sangat mengkhawatirkan jika ini dibiarkan maka akan jadi preseden buruk bagi demokrasi di Negeri kita."

Halaman:

Editor: Ratih Nugraini

Sumber: Studi Demokrasi Rakyat

Tags

Artikel Terkait

Terkini