Tidak hanya perizinan investasi, pakar sebut pemerintah harus mudahkan juga para Investor jalankan usaha

- Kamis, 8 Desember 2022 | 19:21 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim soal keterjangkauan dan ketersediaan pasokan pangan pokok.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim soal keterjangkauan dan ketersediaan pasokan pangan pokok.

Hops.ID - Pemerintah terus berupaya meningkatkan investasi guna mengejar target pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen setiap tahun. Hal ini dilakukan dengan mempermudah persyaratan dan perizinan yang diperlukan investor dalam menanamkan modal di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim saat ini pemerintah telah mendapatkan potensi investasi senilai US$ 30 miliar atau setara Rp 467,7 triliun (kurs Rp 15.593 per US$). Dia bilang potensi aliran modal itu masuk di berbagai sektor industri.

Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menilai sudah banyak perubahan yang terjadi dalam konteks kemudahan berinvestasi di Indonesia.

Baca Juga: Pekerjaan Rob Clinton Kardinal suami dari Chelsea Islan sang pemilik salah satu tim esports terbesar di RI

"Sudah ada perubahan berbagai fasilitasi investasi, sudah dimudahkan seperti adanya one stop services yang mulai dijalankan dan terus diperbaiki," terangnya.

Menurutnya, investasi tidak hanya berkutat soal kemudahan dan fasilitasi yang didapat investor ketika hendak menanamkan modal di Indonesia. Pemerintah juga patut mempertimbangkan kemudahan yang diberikan pada investor ketika menjalankan usaha.

"Investasi ini bukan hanya masalah ketika datang tetapi juga secara umum adalah bagaimana iklim yang baik terlihat bukan hanya ketika orang mau masuk menaruh uangnya tetapi juga ketika mereka menjalankan usahanya," tandasnya.

Baca Juga: Reino Barack tahu gak nih? Syahrini disebut pernah terlibat cinta terlarang dengan pria yang dipanggil Mister

Yose menegaskan pemerintah perlu memberikan jaminan kemudahan menjalankan usaha terhadap para investor. Ia mencontohkan masalah kemudahan memperoleh tenaga kerja. Hal itu patut diperhatikan ketika tidak tersedia tenaga kerja lokal yang sesuai dengan kebutuhan usaha sehingga harus mendatangkan dari luar negeri.

Halaman:

Editor: Anisa Widiarini

Sumber: Hops.ID

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Sri Mulyani jadi calon Gubernur BI? Simak faktanya

Rabu, 1 Februari 2023 | 10:21 WIB