LSAK sebut BPK bisa segera lakukan audit Formula E tanpa harus menunggu penyidikan, ini alasannya

- Jumat, 3 Februari 2023 | 10:42 WIB
Formula E (Instagram @formulae)
Formula E (Instagram @formulae)

Hops.ID – Peneliti Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK), Ahmad Aron Hariri alias Rere menilai kerjasama KPK dan BPK merupakan langkah pasti demi tuntasnya kasus dugaan korupsi dalam ajang balap mobil listrk Formula E.

"Maka saat ini BPK harus segera melakukan proses pemeriksaan atas penggunaan APBD DKI Jakarta tahun 2019 khususnya di kasus Formula E," kata Rere dikutip Hops.ID dari LSAK, Jumat, 3 Februari 2023.

Rere kemudian menyebutkan bahwa permintaan penghitungan kerugian negara imbas dari ajang tersebut harus segera dilaksanakan oleh BPK tanpa harus menunggu tahap penyidikan.

Baca Juga: Juventus kembali terancam pengurangan 20 poin akibat manipulasi pajak

Menurutnya peraturan BPK nomor 1/2020 pada pasal 14 yang ditetapkan pada tahun 2020 tidak berlaku retroaktif (berlaku surut). Sebab kasus Formula E terjadi dalam RAPBD tahun 2019.

"Tiada dalih bagi BPK selain mengungkap kebenaran dengan mengaudit kerugian negara, karena ini memang tugas BPK. Bukan pula upaya penjegalan salah satu bacapres seperti pernyataan BW," kata Rere.

Justru keliru jika BPK menolak melakukan audit bahkan bisa dikenai hukum karena ada upaya mencegah, merintangi, dan menggagalkan proses hukum dengan ancaman penjara minimal 3 tahun dan maksimalnya 12 tahun.

Baca Juga: Tahu ke mana arah pikiran netizen, Angel Karamoy ungkap alasan lebih suka yang gede: Daripada panjang tapi...

"Kasus Formula E memang harus diawasi publik secara seksama. Banyak rintangan pada KPK dari dalam maupun luar institusi dan bahkan mungkin antar institusi, untuk membongkar kasus ini. Ini sangat mengkhawatirkan," kata Rere.

Rere juga menyarankan agar Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyoroti upaya dari pihak yang tak ingin kasus tersebut dinaikkan ke tahap penyidikan.

Dewas KPK, kata dia, tentu akan memeriksa dan membuktikan atas dugaan adanya petinggi KPK, Deputi Penindakan KPK Karyoto dan Direktur Penyelidikan Endar Priantoro, ke Dewas KPK yang dianggap tidak professional dalam menjalankan profesi sebagai penegak hukum.

Baca Juga: Sejumlah fakta orang yang lahir di bulan Februari, salah satunya kurang berjodoh dengan…

"Bila laporan ini terbukti, hukuman paling berat harus ditegakkan oleh Dewas, bahkan harus diungkap motif atau atas dasar pesanan siapa upaya pelanggaran ini," pungkasnya. ***

Editor: Alfiyah Rizzy Afdiquni

Sumber: LSAK

Tags

Artikel Terkait

Terkini