Viral kartu uang elektronik bergambar Anies Baswedan, massa minta BI dan OJK lakukan pengusutan

Hops.ID – Perederan kartu Uang Elektronik Flazz BCA bergambar Anies Baswedan tengah mendapat sorotan. Apalagi, dalam kartu itu juga terdapat tulisan Anies Pemimpin 2024 (AP24) beserta tagline Cerdas Tegas Tuntas.

Memprotes hal itu, sekelompok massa Barisan Insan Muda Peduli Demokrasi melakukan aksi teatrikal di Bank Indonesia, Jakarta, Jumat, 3 Februari 2023.

Mereka mendesak BI mengeluarkan kebijakan dan mengawasi pihak perbankan penyelenggara Uang Elektronik agar tak ada penyalahgunaan Uang Elektronik untuk kepentingan politik.

"Bank Indonesia harus bergerak agar kasus ini tidak terulang. Banyak celah melakukan kecurangan di era digital ini, ya salah satunya mengemas dengan kartu Uang Elektronik. Jadi mereka maunya instan saja, karena capresnya tidak punya prestasi. Maka uanglah berbicara," kata Koordinator Aksi Donny dikutip Studi Demokrasi Rakyat.

Baca Juga: Tahu ke mana arah pikiran netizen, Angel Karamoy ungkap alasan lebih suka yang gede: Daripada panjang tapi...

Ia juga menilai peredaran kartu Uang Elektronik jenis Flazz BCA merupakan modus politik uang digital untuk memengaruhi pemilih.

"Jika politik uang dengan modus baru ini dibiarkan, maka bisa menjadi cikal bakal terjadinya korupsi. Makanya, di sini banyak tikus-tikus berdasi dan tuyul-tuyul gentayangan. Mari bersama-sama lawan politik uang."

Mereka mendukung langkah BI untuk mengusut dan mengivestigasi perbankan yang mengedarkan Uang Elektronik dan memberikan sanksi jika memang terbukti melakukan penyimpangan.

Selain itu, massa juga melakukan aksi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mereka juga mendukung OJK melakukan melakukan pemeriksaan, pengawasan, penyidikan terkait beredarnya kartu tersebut.

Baca Juga: Akui sering tinggal bareng dengan kekasih, Nikita Mirzani cuek: Abis zina gue sholat!

"Kami mendukung OJK untuk menetapkan sanksi pidana dan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang - undangan di sektor jasa keuangan."

Pihaknya juga meminta OJK benar-benar peduli untuk mengecek secara langsung soal dugaan adanya penyimpangan pemanfaatan Uang Elektronik untuk melangsungkan kepentingan politik dari sejumlah pihak.

Mereka juga menyarankan untuk berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu dalam peredaran Uang Elektronik tersebut.

"Koordinasi dengan KPU dan Bawaslu agar penyalahgunaan kartu Uang Elektronik ini bisa diusut tuntas. Kedepannya, bisa hambat para pemain politik uang bergerak bebas di Pemilu 2024," katanya.