Trending

Tsamara belain PSI soal gaji anggota DPRD DKI Rp700 juta sebulan

Publik sedang menyoroti anggota DPRD DKI Jakarta akan terima Rp700 juta per bulan. Pendapatan bulanan anggora dewan DKI Jakarta itu naik empat kali lipat dari yang berlaku saat ini. Pendapatan anggota DPRD DKI Jakarta itu telah disetujui dalam anggaran Rencana Kerja Tahunan (RTK) DPRD DKI Jakarta untuk 2021. Polikus muda Tsamara Amany bela PSI yang tolak kenaikan gaji anggota DPRD itu. Pembelaan Tsamara ke PSI jelas menunjukkan sikap keberpihakan partai, kata dia.

Polemiknya berkembang, ternyata Partai Solidaritas Indonesia menolak kenaikan pendapatan yang fantastis tersebut. Tapi sikap PSI yang koar-kora menolak kenaikan pendapatan itu disindir oleh Ketua Pansus RKT DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik. Politikus dari Fraksi Partai Gerindra itu menunjukkan Fraksi PSI menyetujui RKT dalam rapat pimpinan gabungan.
Tapi kok malah ke publik PSI kencang mengatakan menolak kenaikan anggaran tersebut.

Tsamara: PSI tolak kenaikan anggaran

Kegiatan PSI DKI Jakarta
Kegiatan PSI DKI Jakarta. Foto Instagram @psi_jakarta

Mendapat sindiran dari berbagai pihak, Ketua DPP PSI, Tsamara Amany Alatas membela partainya di parlemen DKI Jakarta.

Dia menegaskan Fraksi PSI memang tetap menolak kenaikan RKT sampai Rp888 miliar kok. Menurut politikus muda ini, sikap PSI yang diukur adalah sikap akhir fraksi bukan sikap anggota Fraksi PSI yang terlibat dalam rapat penganggaran RKT.

“Memang nolak. Sikap itu ya sikap fraksi. Pada akhirnya pengambilan keputusan itu ada di tataran fraksi. Itu beda kami. Sebagai parpol, kami lakukan mekanisme kontrol & pastikan fraksi kami menolak kenaikan anggaran semacam itu,” cuit Tsamara di akun Twitternya dikutip Kamis 3 Desember 2020.

Tsamara pun heran dengan berbagai pihak yang menargetkan PSI dalam penolakan kenaikan anggaran RKT tersebut. Jelas-jelas partainya menolak kenaikan anggaran itu kok malah diserang. Bukankah seharusnya partai-partai yang mendukung kenaikan anggaran RKT yang patut diserang bukannya PSI.

“Lucu tweet ini. Partai yang jalankan mekanisme kontrol & akhirnya keputusan fraksi pastikan penolakan kenaikan anggaran dipermasalahkan. Parpol-parpol lain yang setuju nggak jd fokus Anda? Fokusnya trolling PSI atau menjaga uang rakyat?” cuit Tsamara membalas cuitan warganet yang menyindir PSI.

Sikap PSI tolak RKT

Gedung DPRD DKI. Foto: MI.
Gedung DPRD DKI. Foto: MI.

Sikap PSI menolak kenaikan anggaran RKT itu salah satunya terlihat dari surat instruksi Ketua DPW PSI Jakarta, Michael Victor Sianipar.

Dalam surat instruksi ke anggota legislatif Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta tertanggal 30 November 2020, Michael memerintahkan seluruh anggota fraksinya untuk menolak kenaikan anggaran RKT Sekretariat DPRD DKI Jakarta yang diwujudkan dalam setiap rapat pembahasan APBD.

Pada surat bernomor 0632/A/DPW-XI/2020, Michael menuliskan pertimbangan menolak kenaikan anggaran itu adalah kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak pada ekonomi dan pengangguran di Ibu Kota DKI Jakarta.

“Dengan mempertimbangkan asas kepantasan dan kepekaan ssial, dan sebagai tindak lanjut arahan lisan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia maka pada Kamis 26 November 2020 Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Jakarta menginstruksikan seluruh anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta untuk menolak kenaikan anggaran RKT Sekretariat DPRD DKI Jakarta yang diwujudkan dalam setiap rapat pembahasan APDB,” tulis Michael.

Surat PSI tolak kenaikan anggaran
Surat PSI tolak kenaikan anggaran. Foto Dokumen PSI Jakarta

Berikut rincian lengkapnya

Pendapatan langsung

Uang representasi: Rp2.250.000 per bulan
Uang paket: Rp225.000 per bulan
Tunjangan keluarga: Rp315.000 per bulan
Tunjangan jabatan: Rp3.262.500 per bulan
Tunjangan beras: Rp240.000 per bulan
Tunjangan komisi: Rp326.250 per bulan
Tunjangan badan: Rp130.500 per bulan
Tunjangan perumahan: Rp110.000.000 per bulan
Tunjangan komunikasi: Rp21.500.000 per bulan
Tunjangan transportasi: Rp35.000.000 per bulan
Total Rp173.249.250 per bulan dan setahun sebesar Rp2.078.991.000

Pendapatan tak langsung

Kunjungan dalam provinsi: Rp14.000.000 per bulan
Kunjungan luar provinsi: Rp80.000.000 per bulan
Kunjungan lapangan komisi: Rp14.000.000 per bulan
Rapat kerja dengan eksekutif: Rp6.000.000 per bulan
Tunjangan sosperda: Rp16.800.000 per bulan
Tunjangan ranperda: Rp4.200.000 per bulan
Tunjangan sosial kebangsaan: Rp8.400.000 per bulan
Total Rp143.400.000 per bulan dan dalam setahun Rp1.720.800.000.

Pendapatan tak langsung (2)

Bimtek sekwan (luar daerah): Rp60.000.000 dalam satu tahun
Bimtek fraksi (luar daerah): Rp60.000.000 dalam satu tahun
Tunjangan reses: Rp144.000.000 dalam satu tahun
Total Rp 264.000.000 dalam satu tahun.

Kegiatan sosialisasi dan reses

Sosialisasi rancangan perda: Rp40.000.000 per bulan
Sosialisasi Perda: Rp160.000.000 per bulan
Sosialisasi kebangsaan: Rp80.000.000 per bulan
Reses: Rp960.000.000 per tahun

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close