Trending

NU minta tunda Pilkada serentak, semoga Muhammadiyah ngikut

Nahdlatul Ulama meminta pemerintah dan KPU untuk menunda Pilkada serentak 2020 supaya bisa memutus rantai penyebaran Covid-19. Nah NU sudah bersuara tunda Pilkada 2020, bagaimana dengan Muhammadiyah akan menyusul juga?

Sikap NU tunda Pilkada serentak 2020 beralasan. Penyelenggaraan Pilkada sebagai perhelatan politik lazimnya melibatkan mobilisasi massa. Meski sudah diatur ketat mobilisasi massa, namun nyatanya dalam pendaftaran calon kepala daerah beberapa hari lalu, mobilisasi massa menghiraukan protokol kesehatan untuk menekan penyebaran Covid-19.

Baca juga: Insiden penusurkan Syekh Ali Jaber, ulama banjir tawaran pengawalan

Makanya NU meminta dipertimbangkan betul tunda Pilkada 2020.

“Meminta kepada KPU, pemerintah dan DPR untuk menunda pelaksannan tahapan Pilkada serentak 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati. Pelaksanaan Pilkada sungguh pun dengan protokol kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dan konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya,” tulis pernyataakn sikap yang ditandatangani Ketua Umum PBMU, Said Aqil Siroj dan Sekjend PBNU Helmy Faishal Zaini.

Tunda Pilkada serentak, dananya untuk Covid-19 saja

Penyerahan data penduduk ke KPU
Penyerahan data penduduk ke KPU. Foto Twitter @KPU_RI

NU meminta penundaan Pilkada serentak ini dan mengajak semua elemen masyarakat untuk fokus pada darurat Covid-19. Termasuk soal dana yang digulirkan untuk Pilkada sebaiknya dialihkan ke penanganan Covid-19 saja.

“Meminta untuk merealokasikan anggaran Pilkada bagi penanganan krisis keseharan dan penguatan jaring pengaman sosial,” tulis sikap NU itu.

Baca juga: Blak-blakan, pakar ini beberkan manfaat ganja di persidangan

Pilkada 10 juta kasus Covid-19

Petugas kesehatan menggunakan APD. Foto: Antara
Petugas kesehatan menggunakan APD. Foto: Antara

Pernyataan sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terhadap penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun ini didasari atas kondisi penyebaran Covid-19 akhir-akhir ini dengan lebih dari 240 ribu yang terkonfirmasi positif.

“Bahkan kemarin, mencetak penambahan jumlah sekitar empat ribu kasus,” kata Helmy Faishal Zaini dalam talkshow Peci dan Kopi, yang disiarkan langsung di kanal Youtube 164 Channel, Minggu 20 September 2020.

Pada Pilkada 2020 ini, kata Helmy, ada sekitar 1468 orang yang akan dipilih. Asumsinya, jika Pilkada serentak dilaksanakan di sepuluh titik saja, selama 71 hari, akan membentuk titik penyebaran lebih dari satu juta titik.

“Ini model yang dikembangkan oleh Pak Qodari (Direktur Eksekutif Lembaga Survey Indo Barometer). Dia menyebutkan bahwa akan ada bom atom di Pilkada 2020 ini yang sangat mengerikan,” jelas Helmy.

Di Indonesia, tingkat positif sekitar 14 persen. Sementara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menganjurkan agar diupayakan bisa menekan tingkat positif di bawah lima persen.

“Sebut saja misalnya, jika tingkat positif berkisar sepuluh persen saja, itu menandakan bahwa dari 100 orang maka akan ada sepuluh orang yang diindikasikan sebagai terpapar Covid-19,” jelasnya.

Baca juga: Ngeri, BIN Sebut pasukan bersenjata yang dimiliki setara TNI

Didukung dokter

Sikap NU yang meminta tunda Pilkada serentak 2020 untuk menekan kasus Covid-19 mendapat dukungan dari kalangan dokter.

Dokter bernama Berlian Idris menyampaikan terima kasih atas sikap NU tersebut. Malahan dia berharap sikap serupa bisa muncul dari ormas besar lainnya, misalnya Muhammadiyah.

“Terima kasih PB @nahdlatululama yang meminta Pilkada 2020 ditunda, anggarannya dialokasikan utk kesehatan & sosial, bahkan meminta agar Pilkada ditinjau ulang karena menimbulkan politik uang & biaya tinggi. Semoga PP @muhammadiyah segera mengeluarkan pernyataan sikap yang serupa,” tulis Berlian Idris dikutip dari akun Twitternya.

Kalau menurut kamu bagaimana nih Hopers, lebih baik Pilkada ditunda dulu atau enggak?

Topik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close