Trending

Enaknya jadi mantan presiden Amerika, uang pensiun Donald Trump bikin melotot

Ditengah polemic keputusan Presiden Amerika terpilih Joe Bidden yang melakukan bersih-bersih kebijakan Donald Trump yang telah pensiun. Muncul perhitungan uang pensiun yang akan diterima Donald Trump setiap tahunnya, ternyata jumlahnya fantastis.

Uang tersebut akan diterima Donald Trump setiap tahunnya sebagai dana pensiun serta tunjangan lain yang diberikan negara kepada mantan Presiden Amerika Serikat tersebut. Total dari uang yang diberikan negara kepada Donald Trump rupanya mampu membuat mata melotot.

Setiap tahun pensiunan orang nomor satu di Amerika Serikat tersebut akan mendapatkan uang pensiun dan tunjangan lain mencapai USD221.400 atau setara dengan Rp3,1 miliar. Cukup itu, seperti dilansir Hops.id dari CNN ternyata Trump akan menerima tunjangan lain selain uang pensiunan.

Donald Trump. Foto: foter.com
Donald Trump. Foto: foter.com

Selain pensiunnya, bisa sangat besar – tunjangan perjalanan, ruang kantor, dan gaji staf dapat mencapai $ 1 juta per tahun untuk mantan presiden. Menurut analisis National Taxpayers Union Foundation, sejak tahun 2000, sejumlah $ 56 juta tunjangan dan tunjangan telah diberikan kepada empat mantan presiden yang masih hidup.

Selain dalam bentuk uang tunai, Demian Brady, direktur penelitian untuk Yayasan Serikat Pembayar Pajak Nasional, pengawas pengeluaran pemerintah menyebutkan ada dana yang diberikan kepada mantan Presiden Amerika dengan nilai yang sangat besar.

Fasilitas tersebut yakni sewa ruang kantor yang tidak memiliki nilai batasan dan seluruhnya diberikan oleh negara. Seperti mantan Presiden Bill Clinton, George W. Bush dan Barack Obama masing-masing memiliki lebih dari $ 500.000 sewa kantor yang ditanggung tahun lalu, kata Brady.

Presiden AS Donald Trump. Foto: AFP.
Presiden AS Donald Trump. Foto: AFP.

Dibandingkan dengan Donald Trump yang dikenal sebagai seorang pengusaha, maka negara bisa memberikan keringan atas sewa kantor di kawasan property yang dimiliki Donald Trump sendiri. Keringanan tersebut bisa dalam bentuk pajak.

Fasilitas tersebut akan diberikan kepada Donald Trump dengan syarat yang harus disesuaikan dengan kebijakan parlement Amerika Serikat. Karena uang pensiun dan tunjangan lain bisa gugur jika mantan Presiden masa jabatannya berakhir karena pemecatan maupun pemakzulan.

Undang-undang tidak memberikan pensiun kepada presiden yang masa jabatannya berakhir melalui “pemecatan” melalui proses pemakzulan. Meskipun Trump masih menghadapi persidangan pemakzulan di Senat, hukuman tidak dapat mengakibatkan pencopotannya dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir menjelang persidangan.

Donald Trump
Presiden Donald Trump Foto: AFP/Antara

Jadi, jika Senat memvonisnya, kemungkinan akan membutuhkan pemungutan suara kedua untuk membuat Trump tidak memenuhi syarat untuk pensiun dan tunjangannya, menurut Michael Gerhardt, profesor hukum di University of North Carolina.

Pemungutan suara kedua itu akan menghapusnya dari jabatan mantan presiden, yang mengakibatkan dia kehilangan keuntungan dari jabatan itu, menurut Gerhardt. Tetapi para ahli lain mempertanyakan apakah bahkan pemungutan suara kedua akan dapat mencabut pensiun dan tunjangannya.

Pada tahun 2016, Kongres yang dikendalikan Partai Republik mengesahkan RUU yang akan menetapkan pembayaran pensiun $ 200.000 per tahun dan membatasi pengeluaran lain sebesar $ 200.000 setahun per presiden. Kenaikan biaya hidup untuk pensiun akan dikaitkan dengan formula berbasis inflasi yang sama yang digunakan untuk meningkatkan tunjangan jaminan sosial.

Tapi $ 400.000 itu bisa dengan cepat menghilang di bawah undang-undang, yang memotong pembayaran pensiun dan pengeluaran satu dolar untuk setiap dolar yang diperoleh mantan presiden di atas $ 400.000. Jadi para pembayar pajak sepenuhnya bebas begitu seorang presiden menghasilkan $ 800.000 setahun.

Obama memveto undang-undang tersebut, mengatakan kepada Kongres bahwa ia melakukannya karena undang-undang itu juga akan menghentikan gaji dan tunjangan staf mantan presiden, dan mempersulit Dinas Rahasia untuk melindungi mantan presiden.

“Jika Kongres mengembalikan RUU itu setelah menangani masalah ini dengan tepat, saya akan menandatanganinya,” katanya.

Undang-undang tidak pernah kembali ke meja Obama. Dan sementara DPR mengeluarkan undang-undang serupa pada tahun 2019 setelah Demokrat mengambil kendali majelis, Senat tidak pernah memberikan suara untuk itu.

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close