Trending

Usai bertemu Wapres Maruf Amin, PBNU: UU Ciptaker ini eksklusif

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj bersama Rais Aam Miftahul Akhyar temui Wakil Presiden Maruf Amin di rumah dinasnya, Jakarta. Kedatangan kedua tokoh PBNU ini tak lain adalah untuk berbicara terkait beberapa hal, salah satunya Omnibus Law UU Ciptaker (Cipta Kerja).

Dalam pertemuan yang dilakukan pada malam hari tersebut, Said Aqil memberikan sejumlah berkas yang berisi draf rekomendasi terkait delapan poin kritikan terhadap UU Cipta Kerja. Di antaranya yang menjadi fokus adalah soal tambang dan kontrak yang tak dibatasi.

Baca juga: Tanda tanya besar! YLBHI: Draf Omnibus Law siapa yang ngedit?

“Masih banyak catatan yang kami kritisi, kritik lho ya, bukan berarti kami menentang, tapi kritik. Hal yang masih belum berpihak pada rakyat, antara lain soal tambang, kontrak (pekerja lepas) yang tidak dibatasi. Jadi kami juga secara resmi sampaikan delapan poin,” kata Said Aqil ketika ditemui usai bertemu Wapres Maruf Amin, pada Kamis, 15 Oktober 2020. Menyitat Antara.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil. Foto: Dailynews.
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil. Foto: Dailynews

Said Aqil juga menyampaikan keluhan dari para Nahdliyin yang menganggap bahwa Omnibus Law UU Ciptaker bersifat terkesan eksklusif, tertutup dan tak berpihak kepada rakyat. Ia pun menyayangkan adanya jarak antara pemerintah dengan masyarakat terkait sosialisai dan komunikasi berlakunya UU tersebut.

“Menurut warga NU, terlihat sekali Undang-Undang ini eksklusif, tertutup, kurang sosialisai, kurang komunikasi, dan kurang dialog,” ujarnya.

Dengan demikian, terkait adanya draf UU Ciptaker yang belum jelas, PBNU mendesak agar pemerintah melakukan komunikasi dan dialog secara terbuka dengan sejumlah tokoh yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat.

“Jadi bagaimana supaya ini terbangun persepsi yang positif, bahwa UU ini betul-betul demi rakyat, pro rakyat, pro buruh, pro-grassroot. Jadi jangan kelihatan elitis, kelihatan eksklusif dan politis,” tegasnya.

Said Aqil Siradj Ketum PBNU
Ketua Umum Said Aqil Siradj Foto: Antara

Sementara itu, Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi yang turut hadir dalam pertemuan itu menjelaskan permintaan Maruf Amin kepada PBNU yang mengharapakan agar pihaknya dapat turut mendinginkan suasana.

Terkait kritikan dari PBNU, jika usulan dan rekomendasinya sulit diadopsi, Maruf Amin juga mempersilahkan agar pihaknya mengajukan gugatan uji materi.

“NU diminta untuk menampung berbagai hasil rekomendasinya dan diharapkan juga NU dapat ikut mendinginkan suasana,” ujar Masduki.

“Kata Wapres, ada dua solusi yang diberikan. Pertama, kalau masih bisa diadopsi lewat PP (Peraturan Pemerintah), maka itu akan diadopsi lewat PP, maka mana konsepnya? Saya (Wapres Maruf) terima. Tetapi, kalau misalnya tidak bisa, maka ajukan saja judical review,” sambungnya.

Topik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close