Trending

Daftar kesalahan fatal Viani Limardi anggota DPRD yang dipecat PSI

Politikus muda Viani Limardi dipecat dari keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Tak cuma itu, wanita asal Makassar itu juga diberhentikan dari anggota DPRD karena diduga melakukan sejumlah pelanggaran fatal.

Surat pemecatan Viani ditandatangani Ketua Umum PSI Grace Natalie Louisa dan Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni pada 25 September 2021 lalu. Dalam surat tersebut Viani disebut melakukan sejumlah pelanggaran fatal. Dilansir dari Kompas TV, ada 3 pasal dalam aturan perilaku anggota legislatif PSI yang dilanggar. Berikut ini daftarnya.

Pelanggaran ganjil genap

Salah satunya pasal yang dilanggar Viani adalah pasal 4 angka 3 aturan perilaku anggota PSI karena tidak mematuhi instruksi DPP PSI pasca-pelanggaran peraturan sistem ganjil genap di Jalan Gatot Subroto beberapa waktu lalu.

Selain itu, Viani disebut melakukan pelanggaran lain, yakni menggelembungkan laporan dana reses.

“(Melanggar) Pasal 5 angka 3 Aturan Perilaku Anggota Legislatif PSI, karena adanya penggelembungan pelaporan penggunaan dana ABPD untuk kegiatan reses dan atau sosialisasi peraturan daerah yang tidak sesuai dengan riilnya yang telah dilakukan secara rutin atau setidak-tidaknya pada reses tanggal 2 Maret 2021, pada Jalan Papanggo 1 RT 01/RW02 Keluarahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok,” demikian tertulis dalam surat.

Diduga gelembungkan dana reses

Selain pelanggaran aturan ganjil genap, Viani juga disebut melakukan pelanggaran pasal 5 angka 3 aturan perilaku anggota legislatif PSI.

“Karena adanya penggelembungan laporan penggunaan dana APBD untuk kegiatan reses dan/atau sosialisasi peraturan daerah yang tidak sesuai dengan riilnya, yang telah dilakukan secara rutin, atau setidak-tidaknya pada reses tanggal 2 Maret 2021, pada Jl. Papanggo 1 RT01/RW02, tanggal 2 Maret 2021, Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok,” tulis dalam SK pemecatan yang diteken pada 25 September 2021 oleh Ketua Umum DPP PSI Grace Natalie.

Anggota DPRD DKI, Viani Limardi
Anggota DPRD DKI, Viani Limardi. Foto Instagram @ms.tionghoa

Pemotongan gaji

Pelanggaran terakhir, Viani disebut tidak melakukan instruksi pemotongan gaji untuk membantu penanganan Covid-19 tertanggal 3 April 2020 sesuai dengan pasal 11 angka 7 aturan perilaku anggota legisliatif PSI 2020.

Mengaku belum terima surat pemecatan

Sementara itu saat dihubungi, Viani mengaku enggan mengomentari isu pemecatan dirinya lantaran ia belum menerima surat resmi. Padahal pihak PSI disebut sudah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan akhirnya di surat peringatan ketiga dilakukan pemberhentian.

“Sebelum saya jelaskan poin per poin, saya tunggu surat resminya saja,” ujarnya dilansir Kompas.

Wanita kelahiran Surabaya tersebut pun mengatakan bila dirinya hingga saat ini masih resmi berstatus anggota DPRD DKI Jakarta.

Untuk itu, ia menyebut bakal tetap hadir dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta dengan agenda pembahasan interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan pada Selasa 28 Seeptember 2021.

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close