News

Polemik wacana pajak sepeda, orang dekat SBY lontarkan kata ini

Wacana pemerintah melalui Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi akan memberlakukan kebijakan pungutan pajak bagi pemilik sepeda menuai polemik. Tak hanya di tingkatan masyarakat, orang dekat mantan Presiden keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara.

Melalui cuitan akun twitter pribadinya Ossy Dermawan menyindir jika wacana sepeda akan dikenakan pajak oleh pemerintah, tak menutup kemungkinan hal lain juga akan menjadi celah bagi pemerintah untuk mengharuskan rakyatnya membayar menikmati fasilitas umum.

Bahkan cuitan yang bernada sindiran, menjadi langkah Kepala Badan Komunikasi dan Strategi DPP Partai Demokrat ini mengkritisi wacana pajak sepeda. “Lama-lama jalan kaki juga harus bayar pajak,” singkat staf pribadi Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Sepeda Dahon
Sepeda lipat Dahon Foto: hops.id

Sebelumnya Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi mengungkap bahwa banyaknya populasi orang menggunakan sepeda pasca pandemi harus diatur. “Saya terus terang, sepeda harus diatur. Apakah dengan peraturan menteraai, peraturan pemda,bupati atau peraturan Gubernur,” kata Budi Setiyadi dalam diskusi virtual di Jakarta.

Terkait pengaturan, Budi juga mengungkap korelasi sepeda dengan revisi UU 22 tahun 2009 tentang tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, sepeda termasuk dalam kategori kendaraan tidak digerakkan oleh mesin.

Baca juga: Risma sujud lagi, Pakar: Dia bukan lebay, tapi alami penderitaan mental

“Kalau waktu saya kecil, saya mengalami sepeda disuruh bayar pajak dan sebagainya. Mungkin bisa ke sana. Tapi ini sejalan revisi UU 22/2009, sudah diskusi dengan Korlantas Polri,” katanya.

Dengan penjelasan tersebut, masyarakat memaknai bahwa pemerintah berencana akan mengenakan pajak bagi pemilik sepeda di Indonesia. Kabar ini pun sontak banyak diterima melalui WAG tim redaksi Hops.id yang mengunggah wacana tersebut. Namun banyak pula yang menyebar siaran press yang disebar Humas Kemenhub terkait wacana pajak sepeda.

Ilustrasi sepeda lipat
Sepeda lipat Dahon Foto: Hops.id

Dalam pernyataannya, humas Kemenhub mengungkap bahwa pengaturan yang dimaksud bukan terkait penerapan pajak bagi sepeda, namun mempersiapkan regulasi dan fasilitas guna menunjang keamanan dan kenyamana  pesepeda.  

Berikut pernyataan resmi Kemenhub terkait klarifikasi pajak sepeda. Sehubungan dengan pemberitaan di beberapa media online yang menyebutkan bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda maka dengan ini disampaikan bahwa hal tersebut TIDAK BENAR.

“Tidak benar  Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda. Yang benar adalah kami sedang menyiapkan regulasi untuk mendukung keselamatan para pesepeda. Hal ini juga untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat,” demikian dijelaskan Adita Irawati, Juru  Bicara Kementerian Perhubungan.

Lebih lanjut Adita juga menyampaikan bahwa regulasi ini akan mengatur dari sisi keselamatan para pesepeda.

“Dalam masa transisi adaptasi kebiasaan baru memang ada peningkatan jumlah pesepeda terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Oleh karenanya regulasi ini nanti akan mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya oleh  pesepeda,” demikian disampaikan Adita.

Ilustrasi sepeda lipat
Ilustrasi sepeda lipat Foto: Hops.id

Adita juga menyampaikan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda di kategorikan sebagai kendaran tidak bermotor oleh karenanya pengaturannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Pada prinsipnya kami sangat setuju adanya aturan penggunaan sepeda mengingat animo masyarakat yang sangat tinggi  harus dibarengi dengan perlindungan terhadap keselamatan pesepeda. Kami akan  mendorong pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda ini minimal dengan menyiapkan infrastruktur jalan maupun ketentuan lain yang mengatur khusus para peseda ini di wilayahnya masing-masing,” pungkasnya.

Topik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close