Trending

Wacana sepeda kena pajak ramai diprotes: Sekalian aja pajak nafas

Wacana terkait pemungutan pajak sepeda yang dikatakan oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mendapat kecaman oleh sejumlah pihak. Padahal, semenjak pandemi COVID-19 pengguna kendaraan ramah lingkungan ini sedang meningkat pesat.

Menanggapi hal tersebut, Aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti menolak keras wacana pajak sepeda. Dirinya pun menyarankan dengan nada sindiran, bahwa pemerintah jangan tanggung-tanggung dalam memungut pajak.

Baca juga: Jokowi gelorakan reshuffle, pengamat mungkinkan Ahok jadi menteri

“Sekalian aja, kenakan juga pajak untuk menghirup udara,” Tulisnya melalui akun Twitter pribadinya @Motizenchannel pada Selasa, 30 Juni 2020.

Sementara itu, politikus Partai Gerindra sekaligus mantan Wakil Ketua DPR RI, Fadli zon justru menilai, apabila wacana ini diberlakukan dan pengguna sepeda akan dipungut pajak, maka menandakan bahwa negara akan segera bangkrut.

ilustrasi pesepeda. Foto: Pexels
ilustrasi pesepeda. Foto: Pexels

Pasalnya, hal tersebut menggambarkan seakan-akan pemerintah sedang kekurangan dana, sehingga mengambil pajak dari yang seharusnya tidak diperlukan.

Kalau benar nantinya sepeda akan dipajaki, itu tanda-tanda nyata negara akan bangkrut,” cuit Fadli Zon melalui akun Twitter pribadinya.

Sebelumnya Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi mengungkap bahwa banyaknya populasi orang menggunakan sepeda pasca pandemi harus diatur. Oleh sebab itu, salah satunya melalui wacana pemungutan pajak.

Respons pemerintah

Kendati demikian, berdasarkan keterangan tertulis dari Kementerian Perhubungan, pihaknya membantah informasi terkait pemungutan pajak sepeda, atau dengan kata lain wacana tersebut tidak benar adanya.

“Sehubung dengan pemberitaan di beberapa media online yang menyebutkan bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang menyiapkan regulari terkait pajak sepeda, maka dengan ini disampaikan bahwa hal tersebut TIDAK BENAR,” tulis Kemenhub nomor 75/SP/VI/HMS/2020, dikutip dari Antara.

lambang jalur sepeda. Foto: Pexels
lambang jalur sepeda. Foto: Pexels

Senada dengan pernyataan itu, juru bicara Kemenhub, Adita Irawati menegaskan, pihaknya tak akan memungut pajak, melainkan hanya menyiapkan regulasi sebagai bagian dan usaha dari pemerintah dalam menjaga keselamatan para pesepeda.

“Yang benar adalah kami sedang menyiapkan regulasi untuk mendukung keselamatan para pesepeda,” tegas Adita.

Salah satu regulasi keselamatan yang akan dipersiapkan pemerintah adalah infrastruktur berupa jalur sepeda dan sejumlah ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pesepeda di wilayahnya masing-masing.

“Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda, minimal dengan menyiapkan infrastruktur jalan maupun ketentuan lain yang mengatur khusus para pesepeda di wilayahnya masing-masing,” tandasnya. (CTH)

Topik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close