Trending

Depok bandel lagi, warga nekat gelar acara pernikahan ujungnya rugi

Kota Depok kembali menjadi perhatian setelah sebelumnya pejabat desa nekat menyelenggarakan pernikahan. Kini giliran warga di kelurahan Mampang Depok nekat gelar acara pernikahan saat penerapan PPKM diberlakukan, yang langsung dibubarkan satpol PP.

Petugas Satpol PP sendiri yang mendapatkan informasi adanya acara pernikahan di gang Musholla, Kecamatan pancoran Mas, Depok pada Sabtu 10 Juli 2021 langsung bergerak ke lokasi dan menghentikan acara pernikahan yang tengah berlangsung.

Muslima Fest

Penghentian acara tersebut, dilakukan petugas karena telah menyalahi peraturan protokol kesehatan terkait kebijakan PPKM darurat yang terbaru terkait larangan total aktivitas warga khususnya resepsi. Satpol PP sendiri memberhentikan acara resepsi pernikahan saat tengah berlangsung yang tentunya membuat keluarga nekat ini mengalami kerugian atas makanan yang telah disajikan bagi para tamu.

acara pernikahan depok
Depok bandel warga adakan acara pernikahan Foto: Depok today

“Iya ini aturan terbarunya begitu. Dilarang menggelar resepsi pernikahan,” kata Kepala Satpol PP Kota Depok, Lienda Ratna Nurdiany.

Selain dilarang pada aturan PPKM Darurat yang baru, acara tersebut dihentikan karena telah menyalahi aturan protokol kesehatan.

Namun demikian, petugas tidak memberikan sanksi keras pada penyelenggara acara karena yang bersangkutan dianggap bersikap kooperatif.

“Alhamdulillah penyelenggara acaranya nurut, jadi mereka patuh dan mau untuk dihentikan acaranya. Sementara sanksinya hanya teguran lisan dulu, sebab itu tadi, mereka sangat kooperatif dan acara tidak ramai.”

Petugas Satpol PP Kota Depok memasang garis barikade di lokasi hajatan lurah Pancoran Mas. Foto: Hops.id
Petugas Satpol PP Kota Depok memasang garis barikade di lokasi hajatan lurah Pancoran Mas. Foto: Hops.id

Acara resepsi pernikahan dilarang di Depok

Untuk diketahui, pemerintah kembali melakukan penyesuaian terhadap aturan PPKM Darurat. Kali ini, penyesuaian ditekankan pada aktifitas keagamaan dan acara resepsi pernikahan di sejumlah daerah termasuk Depok.

Dengan dilakukan dilakukan penyesuaian ini, total sudah tiga kali penyesuaian yang dilakukan pada aturan PPKM Darurat.

Penyesuaian itu diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 19 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

Dalam perubahan aturan ketiga ini, pemerintah melarang acara resepsi pernikahan selama pelaksanaan PPKM Darurat yang sebelumnya dibolehkan dengan persyaratan dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan ketat dan tidak menerapkan makan ditempat.

Kota Depok. Foto: Ist
Kota Depok. Foto: Ist

Selain itu perubahan juga ditekankan pada tempat ibadah yang sebelumnya hanya berisi tentang penutupan, kini lebih spesifik.

Berikut poin lengkap penyesuaian aturan PPKM Darurat tersebut:

Melaksanakan Diktum KETIGA huruf g dan huruf k Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 yang diubah menjadi:

1. Huruf g, tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat ibadah lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah. Baca selengkapnya di sini: Aturan Baru PPKM Darurat, Resepsi Pernikahan Dilarang

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close