Trending

Yasonna ogah urusin Demokrat Moeldoko lagi, kalau ngeyel…

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menegaskan pintu pengesahan KLB Demokrat pimpinan Moeldoko sudah tertutup. Dengan keputusan Kemenkumham menolak kepengurusan Demokrat Moeldoko hasil KLB Deli Serdang itu artinya sudah final. Yasonna ogah ngurusi lagi Demokrat Moeldoko.

Kalau pun kubu KLB Demokrat ngeyel lagi dan mendaftarkan lagi kepengurusan itu, Yasonna nggak mau tahu, bukan urusan Kemenkumham lagi.

Nasib Demokrat Moeldoko

Moeldoko saat menghadiri KLB Demokrat. Foto: Antara
Moeldoko saat menghadiri KLB Demokrat. Foto: Antara

Menkumham Yasonna menjawab pertanyaan apakah ada peluang KLB Demokrat akan bisa mengajukan permohonan pengesahan kepengurusan kembali atau tidak. KLB Demokrat ditolak pemerintah lantara gagal memenuhi persyaratan ketentuan pengesahan kepengurusan.

“Dengan dokumen yang ada, tidak mungkin lagi (KLB Demokrat ajukan kepengurusan). Dengan sudah kami teliti kan tidak memenuhi, kalau dibuat lagi buat memenuhi lagi, itu bukan urusan kami,” tegas Yasonna dalam konferensi pers virtual nasib KLB Demokrat dikutip Rabu 31 Maret 2021.

Kalau pun nanti kubu Demokrat Moeldok ngeyel mengajukan kepengurusan, Kemenkumham akan melihat lagi namun melihat argumen, sangat kecil KLB Demokrat dapat diterima.

Sebab Yasonna mengakui Kemenkumham menguji kepengurusan KLB Demokrat menggunakan AD ART versi AHY atau AD ART hasil Kongres V Partai Demokrat pada Maret 2020.

Soal AD ART ke pengadilan dong

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono pidato sual kudeta Demokrat. Foto Instagram @pdemokrat

Yasonna mengatakan kalau kubu Moeldoko memersoalkan AD ART Partai Demokrat hasil Kongres 2020 itu bertentangan dengan UU Partai Politik, maka kubu Moeldoko harus menggugatnya ke pengadilan, bukan ke Kemenkumham.

“Kalau argumen mereka AD ART begini begitu, bertentangan dengan UU Parpol, silakan diujilah di pengadilan saja. Kalau ini (pengesahan kepengurusan) kan ranah hukum administratif. Ranah uji AD ART itu di pengadilan, apakah bertentangan UU parpol itu hak tiap kader demokrat lakukan itu,” jelas menteri dari PDIP itu.

Yasonna berdalih telah memutus perkata KLB Demokrat ini dengan benar, sebab yang menjadi pegangan Kemenkumham adalah AD ART Partai Demokrat yang terdaftar.

Bahwa AD ART yang terdaftar di Kemenkumham adalah AD ART hasil Kongres V 2020.

“Karena dari AD ART yang diberikan ke kami itu, yang disahkan kepengurusannya tahun lalu, yakni AHY, juga perubahan perubahan AD ART terdaftar di Kemenkumham, kita gunakan itu (AHY). Pokoknya yang terdaftar di kami itu ya yang kami pakai rujukan itu (AD ART Kongres 2020)” jelasnya.

Penyelenggaraan KLB berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat, diatur dalam Pasal 83 ayat (1) AD/ART yaitu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sebagai penyelenggara Kongres atau Kongres Luar Biasa.

Selanjutnya, ayat (2) mengatur, KLB dapat diadakan atas permintaan; Majelis Tinggi Partai atau sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 1/2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan disetujui oleh Majelis Tinggi Partai.

Dalam permintaan tersebut, harus menyebutkan agenda dan alasan-alasan yang jelas diadakannya Kongres Luar Biasa. Selanjutnya, peserta KLB adalah Majelis Tinggi Partai, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Perwakilan Luar Negeri dan Organisasi Sayap yang telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

“Kalau nanti ada lagi, ya nanti kita lihat lagi. Kalau tak setuju AD ART ke pengadilan, kalau mau melanjutkan perselisihan KLB ya silakan saja.
Kami berdasarkan perundangan dan AD ART yang ada di kita,” jelasnya.

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close