Trending

Yayat Supriyatna: Anies inkonsistensi geber reklamasi Ancol

Pengamat tata kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna menilai Gubernur DKI Anies Baswedan telah inkonsistensi terhadap rencana reklamasi Ancol. Kata Yayat, reklamasi Ancol dinilai mengherankan karena sebelumnya tidak tercantum dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Jakarta.

Begitu pula dengan rencana tata ruang Jakarta, dianggap tidak menyebutkan reklamasi Ancol tersebut.

“Untuk perluasan Dufan yang 35 hektare itu ada memang. Justru yang di 17 pulau itu ada di dalam tata ruang, baik di tata ruang Jabotabek RT/RW tahun 2012, dan RDTR nomor 1 tahun 2014. Lalu yang jadi pertanyaan, Gubernur keluarkan Perda 237 itu dasarnya apa?” kata Yayat disitat Apa Kabar Indonesia Malam, tvOne, dikutip Selasa 14 Juli 2020.

Sekadar diketahui, Rencana Detail Tata Ruang kabupaten atau kota sendiri merupakan rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah.

Diketahui pula, Gubernur DKI sendiri merilis Pergub Nomor 237 Tahun 2020 tentang Reklamasi Ancol. Disebutkan ada perluasan lahan 120 hektare untuk kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan 35 hektare untuk perluasan Dunia Fantasi (Dufan).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: Antara.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: Antara.

Izin perluasan Ancol bertujuan untuk mengakomodir kepentingan publik terkait tempat rekreasi masyarakat, yaitu membangun Museum Rasulullah dan sejarah Islam hingga taman bermain anak.

Pemerintah DKI Jakarta tidak memaknai itu sebagai reklamasi karena dianggap tidak menciptakan pulau baru, melainkan hanya perluasan daratan dengan memanfaatkan hasil dari pengerukan sungai-sungai di Jakarta.

Tidak jelas

Pergub 237 inilah yang belakangan turut dikritik Yayat. Kata dia, adanya inkonsistensi yang dilakukan oleh Gubernur Anies dalam reklamasi Ancol.

“Mohon maaf ya saya mengatakan. Satu hal yang dilakukan adalah Tahun 2017, Pak Anies menarik rancangan Perda tentang zonasi kawasan pesisir dan pulau kecil, dan Perda tentang kawasan strategis kawasan utara.”

“Justru di situlah ditetapkan zonasi memanfaatkan kawasan utara itu untuk peruntukkan, mana zonasi untuk nelayan, mana tangkap, mana budidaya, mana rekreasi. Sekarang, pantai utara itu tidak ada payung hukumnya, tidak ada zonasinya, tiba-tiba muncul zonasi untuk rekreasi kawasan Ancol,” kata Yayat lagi.

Sehingga akan menjad wajar jika nelayan nantinya akan bertanya-tanya, zonasi untuk mereka itu di mana, termasuk untuk budidaya tangkapnya.

Dia kemudian menyoroti kembali ketentuan Pergub 237 yang dirilis Anies. Sebab, kata dia, ini membuat ada ikatan perdata dari PT Ancol untuk memenuhi kewajibannya, tapi hanya diikat melalui peraturan gubernur.

“Padahal waktu di zaman Pak Ahok, rancangan peraturan daerah terkait hak dan kewajiban serta kompensasi berapa persen wilayah reklamasi yang diberikan itu sudah diatur dalam rancangan perda.”

“Sekarang pertanyaannya, kalau pergub ini dikeluarkan yang mewajibkan lima persen area dari reklamasi untuk Pemprov, dasar hukumnya mana? Pergub? Kalau nanti ganti gubernur lagi, ganti pergub lagi?”

Pengelola diuntungkan

Di lain pernyataan, Yayat juga menilai kalau reklamasi Ancol hanya akan menguntungkan pihak pengelola, ketimbang warga Jakarta itu sendiri. Analoginya kendati Pantai Ancol termasuk ruang publik, tetapi pengelolaannya bersifat privat.

Di mana pengunjung harus membayar untuk bisa masuk kawasan. Pengelola Ancol-lah yang kata dia, nanti akan lebih diuntungkan.

Sekadar dietahui, saat ini harga tiket masuk Ancol dibagi menjadi tiga kategori, yaitu tiket individu Rp25 ribu per orang, tiket mobil Rp25 ribu per unit, dan tiket motor Rp15 ribu per unit.

Suasana pantai Ancol
Suasana pantai Ancol. Foto: Instagram

Jika merujuk Undang-Undang Tata Ruang, lanjut Yayat, pantai termasuk ruang publik dan Jakarta adalah kota pantai di mana warganya tidak bisa mengakses pantai secara gratis.

“Masuk Ancol harus bayar karena kategori taman pariwisata, padahal pantainya itu adalah ruang publik,” kata Yayat.

Yayat menambahkan, apabila daratan Ancol diperluas untuk warga Jakarta dan gratis, maka orang-orang tidak akan menumpuk saat hari bebas kendaraan bermotor atau car free day karena mereka memiliki pilihan alternatif untuk berolahraga dan berekreasi.

Konsep wisata gratis ditujukan hanya untuk ruang terbuka publik di kawasan Ancol, seperti pantai. Adapun untuk kawasan tenant, veneu, dan parkir tetap berbayar sebagai sumber pemasukan bagi pihak pengelola dan pemerintah.

Yayat berharap konsep pengelolaan Ancol dapat meniru cara Monumen Nasional (Monas) di mana warga bisa mengakses taman Monas secara gratis, namun mereka harus membayar untuk parkir dan naik ke puncak Monas.

“Kalau berani berkomitmen Ancol dibuka gratis dengan syarat menjaga kebersihan dan pengunjung dibatasi, maka Ancol akan menarik,” kata Yayat.

Topik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close